PUSATBERITA – Wakil Menteri Dalam Negeri menyoroti rencana anggaran pembangunan rumah jabatan gubernur di Kalimantan Timur senilai Rp25 miliar. Ia menegaskan anggaran tersebut dapat dibatalkan apabila dinilai tidak masuk dalam skala prioritas kebutuhan daerah.
Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar tetap fokus pada program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap belanja pemerintah harus mempertimbangkan urgensi, manfaat, serta kondisi keuangan daerah.
Wamendagri menekankan bahwa di tengah banyaknya kebutuhan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar, pemerintah daerah harus cermat menentukan prioritas pengeluaran. Karena itu, rencana pembangunan rumah jabatan perlu dikaji matang sebelum direalisasikan.
Baca Juga.
Akhir Pelarian Pelaku Penyekapan dan Kekerasan Seksual terhadap Siswi SMP di Dompu
Sorotan terhadap anggaran tersebut langsung menjadi perhatian publik. Banyak pihak menilai dana besar seharusnya lebih diarahkan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan segera memberikan penjelasan terkait urgensi proyek tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
About the Author
