Rudy Mas’ud Juluki Dedi Mulyadi “Gubernur Konten”, Ini Responsnya
PUSATNEWS Jakarta, 30 April 2025 — Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025), Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud melontarkan candaan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan menyebutnya sebagai “Gubernur Konten”.PUSATNEWS
“Seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap, nih, Kang Dedi,” ujar Rudy dalam rapat tersebut .PUSATNEWS
Julukan tersebut merujuk pada kebiasaan Dedi Mulyadi yang aktif membuat konten di media sosial, seperti YouTube dan Instagram, terkait kegiatan serta isu-isu di Jawa Barat.PUSATNEWS
Menanggapi julukan tersebut, Dedi Mulyadi merespons dengan santai dan menjelaskan bahwa aktivitasnya dalam membuat konten justru berdampak positif terhadap efisiensi anggaran pemerintah provinsi. “Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” ujar Dedi. Ia menambahkan bahwa biasanya Pemprov Jabar mengeluarkan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk iklan, namun dengan konten yang viral, biaya tersebut dapat ditekan menjadi hanya Rp 3 miliar .PUSATNEWS
Salah satu video yang belakangan ini ramai diperbincangkan adalah dialog Dedi dengan seorang remaja dalam kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Video berjudul “Ini Penjelasan KDM pada Remaja yang Kecewa Rumahnya Dibongkar” itu berdurasi 33 menit dan memperlihatkan perdebatan antara Dedi dengan Aura Cinta, seorang lulusan SMA.PUSATNEWS
Dalam perdebatan tersebut, Aura menyampaikan kekecewaannya karena rumahnya dibongkar dan meminta agar perpisahan sekolah tetap diizinkan. Dedi merespons dengan pernyataan tegas, “Kenapa miskin pengen hidup bergaya, sekolah harus perpisahan. Kamu kan miskin, kenapa orang miskin gak prihatin,” ungkap Dedi Mulyadi saat itu .PUSATNEWS
Momen ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai reaksi di media sosial. Namun, Dedi tetap konsisten dengan pendekatannya yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan transparansi kebijakan pemerintahannya.
