PUSATBERITA – Indonesia mendapat kepercayaan memimpin sidang penting di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB). Dalam forum internasional tersebut, sejumlah isu krusial menjadi agenda pembahasan, mulai dari praktik sunat perempuan hingga perlindungan hak anak di berbagai belahan dunia.
Sidang yang digelar di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa ini mempertemukan perwakilan negara-negara anggota untuk membahas tantangan hak asasi manusia yang masih menjadi perhatian global. Indonesia, sebagai pimpinan sidang, menekankan pentingnya dialog konstruktif dan kerja sama lintas negara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan.
Sorotan pada Isu Sunat Perempuan
Salah satu topik yang mencuri perhatian adalah praktik sunat perempuan atau female genital mutilation (FGM). Praktik ini dinilai masih terjadi di sejumlah wilayah dan menuai kritik karena berpotensi melanggar hak kesehatan serta hak atas integritas tubuh perempuan dan anak perempuan.
Baca Juga.Â
Ramadan Hari Ketiga: Imsak Jakarta 21 Februari 2026
Dalam forum tersebut, berbagai negara dan organisasi non-pemerintah menyampaikan pandangan serta rekomendasi, termasuk pentingnya edukasi, pendekatan berbasis budaya, serta penguatan regulasi untuk melindungi perempuan dari praktik berisiko.
Perlindungan Hak Anak Jadi Agenda Prioritas
Selain itu, isu hak anak turut menjadi pembahasan utama. Mulai dari perlindungan anak di wilayah konflik, pencegahan eksploitasi dan perdagangan anak, hingga pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian serius.
Indonesia dalam kepemimpinannya menegaskan komitmen untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci agar negara-negara dapat berbagi praktik baik serta memperkuat sistem perlindungan anak secara global.
Peran Strategis Indonesia
Kepemimpinan Indonesia di sidang Dewan HAM PBB ini dipandang sebagai momentum penting untuk menunjukkan peran aktif Indonesia di panggung internasional. Selain memperkuat diplomasi, posisi tersebut juga membuka ruang bagi Indonesia untuk mendorong nilai-nilai dialog, inklusivitas, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya dalam kerangka hak asasi manusia.
Sidang ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan di tingkat nasional masing-masing negara, sehingga perlindungan hak perempuan dan anak tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan nyata.
About the Author
