PUSATBERITA – Gagasan Gentengisasi Nasional yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mendapat sorotan serius dari kalangan pemerintah dan ekonom. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hunian rakyat sekaligus mendorong industri bahan bangunan dalam negeri.
Ekonom senior Purbaya Yudhi Sadewa menilai program gentengisasi tersebut relatif tidak mahal jika dihitung secara nasional dan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, penggantian atap rumah yang tidak layak dengan genteng permanen dapat memberikan dampak besar, baik dari sisi kesehatan, ketahanan bangunan, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Kalau dihitung secara makro, biayanya tidak sebesar yang dibayangkan. Dampaknya justru luas, dari industri genteng, tenaga kerja, sampai kualitas hidup masyarakat,” ujar Purbaya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah membuka berbagai opsi pendanaan, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia menegaskan bahwa pembiayaan program akan dikaji secara matang agar tidak membebani fiskal.
Baca Juga.
Lansia Pencari Besi Dilaporkan Hilang di Sungai Cipamingkis Jonggol, Tim SAR Lakukan Pencarian
“APBN menjadi salah satu opsi, tapi tentu akan dikombinasikan dengan skema lain, termasuk peran swasta dan pemerintah daerah,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, pemerintah juga mempertimbangkan pendekatan kolaboratif agar program gentengisasi tidak hanya bergantung pada anggaran pusat, tetapi juga melibatkan BUMN, UMKM produsen genteng, serta program padat karya.
Program Gentengisasi Nasional disebut sejalan dengan visi Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari sektor paling dasar, yakni perumahan. Selain memperbaiki kualitas rumah, program ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah dan memperkuat industri lokal.
Meski demikian, sejumlah pihak menekankan pentingnya pendataan yang akurat agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program perumahan yang sudah ada. Pemerintah pun memastikan pembahasan lanjutan akan dilakukan sebelum program ini resmi dijalankan.
