PUSATBERITA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan bantuan kepada nelayan, khususnya nelayan kecil yang masih menghadapi tekanan ekonomi di lapangan. Dalam pernyataannya, ia turut menyinggung pendapatan negara dari sistem Vessel Monitoring System (VMS) yang dinilai perlu dikembalikan manfaatnya secara lebih nyata kepada nelayan.
Menurutnya, VMS memang penting sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian aktivitas kapal perikanan. Namun, kebijakan tersebut juga membawa konsekuensi biaya dan beban operasional bagi nelayan. Karena itu, DPR mendorong agar penerimaan negara dari VMS dapat dialokasikan kembali dalam bentuk bantuan konkret, seperti subsidi operasional, perbaikan alat tangkap, hingga penguatan sarana keselamatan melaut.
“Pengawasan penting, tetapi nelayan juga harus merasakan kehadiran negara. Bantuan jangan hanya administratif, harus nyata di lapangan,” ujar Waka Komisi IV.
Baca Juga.
UMKM Lokal Mulai Beralih ke Pembayaran Digital, Transaksi Non-Tunai Meningkat Tajam
Ia menambahkan, tantangan nelayan saat ini tidak ringan—mulai dari cuaca ekstrem, kenaikan biaya logistik, hingga fluktuasi harga ikan. Tanpa dukungan yang memadai, nelayan kecil berisiko semakin terpinggirkan.
Komisi IV DPR juga meminta KKP melakukan evaluasi kebijakan VMS agar penerapannya tetap adil dan proporsional, terutama bagi kapal-kapal berukuran kecil. Selain itu, DPR mendorong transparansi pengelolaan pendapatan sektor kelautan dan perikanan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha perikanan.
KKP diharapkan merespons masukan tersebut dengan langkah kebijakan yang lebih berpihak, guna menjaga keberlanjutan sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
