Prabowo: Rezim yang Berkuasa Selalu Membayar Utang Rezim Sebelumnya

pusatberita58 Januari 22, 2026 2 minutes read

PUSATBERITA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap rezim atau pemerintahan yang berkuasa memiliki kewajiban melanjutkan tanggung jawab negara, termasuk membayar utang yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam sebuah forum nasional. Ia menekankan bahwa utang negara bukan milik individu atau rezim tertentu, melainkan konsekuensi dari keberlanjutan negara yang harus dikelola secara bertanggung jawab oleh setiap pemerintahan.

“Tidak ada rezim yang bisa lari dari tanggung jawab. Siapa pun yang berkuasa, pasti membayar utang rezim sebelumnya. Itu hukum bernegara,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, yang terpenting bukan sekadar ada atau tidaknya utang, melainkan bagaimana utang tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan jangka panjang. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen mengelola keuangan negara secara hati-hati, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Prabowo juga mengingatkan bahwa hampir semua negara di dunia memiliki utang, termasuk negara-negara maju. Namun, utang akan menjadi masalah jika tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons atas kritik dan perdebatan publik terkait kondisi fiskal nasional. Prabowo menilai diskursus soal utang harus disikapi secara objektif dan rasional, bukan dijadikan alat politik yang menyesatkan.

Baca Juga.
Terdakwa Klaim Sudah Pensiun Saat Impor LNG Dilakukan, Kini Tuding Pihak Lain.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu mendukung kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian nasional, penguatan industri dalam negeri, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat kecil.

Dengan penegasan itu, Prabowo menekankan bahwa kesinambungan kebijakan dan tanggung jawab antarpemerintahan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas negara dan kepercayaan publik.