Jakarta, 06 Februari 2026 — Pemerintah Indonesia terus mempercepat transformasi digital layanan publik dengan memperluas sistem berbasis daring hingga ke wilayah desa terpencil. Program ini bertujuan memangkas birokrasi panjang serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi dasar.
Melalui kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah, berbagai layanan seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha mikro, hingga akses bantuan sosial kini mulai terintegrasi dalam satu platform digital nasional. Warga desa tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk mengurus administrasi.
Menteri terkait menyampaikan bahwa penguatan infrastruktur internet menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Oleh karena itu, pembangunan jaringan komunikasi terus digenjot, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Selain efisiensi, digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan menekan potensi praktik penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah menargetkan sebagian besar layanan publik dasar dapat diakses secara digital sebelum akhir tahun 2026.

