PUSATNEWS Tel Aviv, 7 Agustus 2025 — Ketegangan politik internal mengguncang pemerintahan Israel setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlibat perseteruan terbuka dengan Panglima Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, terkait rencana kontroversial pencaplokan Jalur Gaza.
Dalam rapat kabinet keamanan yang berlangsung sengit pada Senin malam, Halevi secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana Netanyahu untuk memberlakukan pemerintahan sipil Israel penuh di wilayah Gaza pasca-perang. Ia menilai langkah tersebut akan memperburuk ketegangan dan memperpanjang konflik dengan kelompok perlawanan Palestina serta komunitas internasional.
“Pendudukan permanen atas Gaza tanpa solusi politik hanya akan menciptakan medan perlawanan baru dan melemahkan posisi strategis Israel di kawasan,” ujar Halevi dalam pernyataan yang bocor ke media lokal.
Namun, Netanyahu tetap bersikukuh bahwa “kontrol penuh atas Gaza” diperlukan demi menjaga keamanan jangka panjang Israel. Ia menyebut bahwa militer perlu mendukung kebijakan pemerintah terlepas dari perbedaan pandangan politik.
Perseteruan ini memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis kepercayaan antara pemerintahan sipil dan militer. Sejumlah analis menilai ini sebagai momen paling genting dalam hubungan Netanyahu dan jajaran militer sejak dimulainya operasi militer besar-besaran di Gaza tahun lalu.
Sementara itu, oposisi di parlemen menilai langkah Netanyahu hanya akan memperburuk isolasi diplomatik Israel. Komunitas internasional, termasuk Uni Eropa dan beberapa negara Arab, telah mengecam keras wacana pencaplokan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional.
Situasi ini menciptakan ketidakpastian baru di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, di mana ribuan warga sipil masih terjebak dalam kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan.
About the Author
