
PUSATNEWS Siak, Riau – 13 Juni 2025 — Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Brigjen Pol Adhi Prastowo, turun langsung ke lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang menjadi sasaran aksi pembakaran pada Rabu malam lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan pasca-insiden yang sempat memicu kepanikan di masyarakat.
Dalam tinjauannya, Brigjen Adhi didampingi Kapolres Siak AKBP Rido Purba, serta jajaran Forkopimda setempat. Ia menyusuri area yang terdampak, termasuk kantor operasional dan gudang alat berat yang hangus terbakar.
“Situasi saat ini sudah kondusif dan personel pengamanan sudah kami tempatkan untuk mencegah gangguan lanjutan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan, dan warga merasa aman,” ujar Brigjen Adhi kepada wartawan usai melakukan pengecekan di lokasi.
Wakapolda juga menyampaikan bahwa kepolisian telah mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran tersebut. Saat ini, penyidikan masih terus berlangsung guna mengungkap motif dan kemungkinan aktor intelektual di balik aksi tersebut.
“Kami mendalami apakah ini murni reaksi spontan atau ada pihak-pihak yang mengorganisir. Jika ada yang terlibat, pasti akan kami tindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.
Selain melakukan pengecekan fisik, Wakapolda juga bertemu dengan manajemen perusahaan dan perwakilan masyarakat setempat. Ia meminta semua pihak untuk menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi isu liar.
“Polisi akan menjadi penengah. Kami ingin konflik tidak melebar, karena yang dirugikan bukan hanya perusahaan tapi juga masyarakat sekitar,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Siak menyambut baik kehadiran Wakapolda sebagai bentuk perhatian serius terhadap kejadian tersebut. Bupati Siak juga telah menginstruksikan jajarannya untuk membantu proses pemulihan fasilitas dan mendukung proses mediasi antara warga dan perusahaan.
Dengan adanya pengamanan yang diperketat dan dialog yang dibangun, aparat berharap situasi di wilayah Kandis dapat kembali stabil dan produktifitas warga tidak terganggu.