Jakarta, 13 Juni 2025 – Redaksi Infrastruktur
PUSATNEWS, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterlibatan sektor swasta—baik dari dalam negeri maupun luar negeri—adalah kunci percepatan dan efisiensi pembangunan infrastruktur nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center kemarin
🔧 Dorongan Kuat untuk Efisiensi & Modernitas
Menurut Prabowo, swasta memiliki keunggulan dalam teknologi, kecepatan, dan efisiensi biaya, sehingga lebih mampu menyelesaikan proyek tepat waktu dan hemat anggaran dibanding BUMN . Ia pun menyinggung perilaku beberapa BUMN yang sering mengandalkan PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk menutupi keterlambatan atau pemborosan .
🌍 Iklim Investasi Dibuat Ramah & Terlindungi
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif:
- Simplifikasi perizinan
- Fasilitas pengamanan dan percepatan proyek
- Pemerintah siap menjadi partner investasi, bukan hanya mandaftar saham kosong—dengan modal nyata melalui lembaga seperti Danantara
🌊 Mega Proyek Tanggul Laut & Infrastruktur Terintegrasi
Salah satu fokus utama adalah pembangunan mega tanggul laut sepanjang 500–700 km di Pantura Jawa, sebagai upaya mitigasi banjir dan kenaikan muka tanah. Total anggaran diperkirakan mencapai USD 80 miliar, dengan masa pekerjaan hingga 20 tahun . Projek ini diharapkan jadi ikon efektif kolaborasi pemerintah dan swasta.
🏗️ Peran Sentral Swasta
Prabowo menekankan bahwa:
Dengan dukungan publik dan investasi, pemerintah berharap infrastruktur dapat terbangun lebih cepat, tepat guna, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air bersih .
🌐 Makna yang Lebih Luas
Langkah ini membawa sinyal kuat:
- Transisi menuju model pembangunan hybrid—kombinasi pemerintah dan swasta.
- Transformasi BUMN agar lebih kompetitif dan efisien, tidak hanya mengandalkan PMN.
- Penguatan sovereign wealth fund (Danantara) sebagai katalis investasi besar dalam negeri
📌 Penutup
Dengan mengundang sektor swasta dari dalam dan luar negeri, serta memobilisasi dana nyata untuk investasi, pemerintah menunjukkan keseriusan untuk mengubah lanskap infrastruktur nasional: dari birokrasi lambat menjadi cepat, dari pemborosan menjadi terukur, dan dari proyek monolitik menjadi kolaboratif.
