
PUSATNEWS Makkah, 12 Juni 2025 – Sejumlah jemaah haji asal Indonesia mengalami keterlambatan distribusi makanan di hotel setelah puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengonfirmasi terjadinya gangguan distribusi kemudian menegaskan bahwa jemaah akan menerima kompensasi uang tunai atas hak konsumsi yang tertunda
🧾 Kronologi & Tanggapan Menag
- Gangguan terjadi karena distribusi tertunda saat traffic padat dan penutupan jalan usai Armuzna. Beberapa jemaah baru menerima makanan makan malam hingga pukul 21.30, padahal semestinya lebih cepat
- Menag segera meminta maaf dan turun langsung mengecek kondisi di Hotel 509, memastikan tidak ada jemaah yang terlantar atau tidak terlayani
- Kompensasi diberikan berupa uang tunai, sebagai pengganti hak jemaah terhadap konsumsi yang seharusnya diterima sesuai jadwal
💬 Pernyataan Menag & DPR
- “Kami mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi kami akan bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi…” ujar Menag menjelaskan situasi di lapangan
- Anggota Timwas Haji DPR, Satori, mendukung langkah tersebut dan menegaskan kompensasi harus dilakukan melalui mekanisme kolektif, mengingat puluhan ribu jemaah terdampak
📊 Data Layanan Katering
- BPKH Limited bekerja sama dengan 15 dapur lokal menyiapkan paket konsumsi untuk jemaah. Namun, dua dapur gagal memenuhi target, menyisakan sekitar 20 ribu paket yang tertunda
- Total cakupan makan jemaah: 126 kali selama perjalanan (27 makan di Madinah, 84 di Makkah, dan 15 di Armuzna)
✅ Ringkasan Cepat
Isu | Detail |
---|---|
Masalah | Keterlambatan pengiriman makanan di hotel jemaah usai Armuzna |
Penyebab | Penutupan jalan & hambatan distribusi di Makkah |
Pelayanan Menag | Permintaan maaf langsung dan pengecekan lapangan |
Kompensasi | Uang tunai untuk jemaah yang terlambat mendapat makan |
Dukungan DPR | Mekanisme kolektif dan kompensasi tepat sasaran |
Skala Masalah | Dua dari 15 dapur gagal, ~20.000 paket tertunda |
🧭 Kesimpulan & Implikasi
Menag Nasaruddin menunjukkan respons cepat dan tanggung jawab dengan turun langsung dan menyiapkan kompensasi. Sementara itu, DPR lewat Timwas Haji menegaskan kompensasi harus tertib dan terstruktur agar distribusinya adil dan efektif. Insiden ini menjadi ujian koordinasi logistik besar selama haji, dan menjadi pelajaran penting untuk penyelenggaraan tahun berikutnya.