PUSATNEWS Mamuju, 10 Mei 2025 — Aksi unjuk rasa menolak aktivitas pertambangan di Sulawesi Barat kembali memanas. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa terlibat dalam demonstrasi yang berujung ricuh di depan kantor DPRD Sulbar dan Mapolresta Mamuju.
Aksi Mahasiswa Berujung Bentrok
Pada awal Mei 2025, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Barat (AMPS) menggelar aksi menolak rencana pengelolaan tambang uranium di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Mereka menilai, aktivitas tambang uranium berpotensi menimbulkan radiasi dan merugikan masyarakat serta lingkungan sekitar. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan saat massa memaksa masuk ke Kantor Gubernur Sulbar, namun berhasil diredam setelah dialog antara pimpinan mahasiswa dan aparat keamanan.
Warga Desa Kalukku Barat dan Beru-Beru Turun ke Jalan
Ratusan warga dari Desa Kalukku Barat dan Beru-Beru, Kabupaten Mamuju, juga menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulbar pada awal Oktober 2024. Mereka menuntut pencabutan izin tambang pasir oleh PT Jaya Pasir Andalan yang dinilai cacat prosedural dan berpotensi merusak lingkungan serta mengancam mata pencaharian nelayan setempat. Warga menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan potensi abrasi akibat aktivitas tambang.
Penolakan Tambang Pasir di Karossa
Pada Januari 2025, ratusan warga Desa Karossa, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sulbar menolak tambang pasir di muara Sungai Karossa yang dikelola oleh PT. Alam Sumber Rezeki. Warga menilai aktivitas tambang tersebut melanggar perizinan lingkungan dan berpotensi mengikis pemukiman di sekitar sungai.
Tanggapan Pihak Berwenang
Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar, menyampaikan permohonan maaf atas insiden kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap salah satu anggota HMI. Ia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas anggota yang melanggar hukum dan memastikan proses hukum berjalan transparan.
Kesimpulan
Gelombang protes di Mamuju dan sekitarnya mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Masyarakat menuntut transparansi dalam proses perizinan dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan mereka
