PUSATNEWS – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan jika kasus kekerasan seksual yang menimpa 13 (tiga belas) orang mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) erat dengan relasi kuasa yang menyimpang. Pelaku merupakan Guru Besar Fakultas Farmasi berinisial EM.
1. Satgas PPKS harus berpihak pada korban dan lakukan upaya pencegahan
Kemdikbudristek sudah menerbitkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Aturan ini menjadi dasar penting bagi kampus untuk membentuk Satgas PPKS dan menanamkan budaya kampus yang aman bagi seluruh civitas akademika.
“Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas PPKS harus berpihak pada korban dan upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten melalui edukasi, diskusi terbuka, pelibatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam membangun kampus yang inklusif dan aman,” katanya.
2. Langgar Pasal 6 huruf c UU TPKS jo Pasal 64 KUHP
EM telah melanggar Pasal 6 huruf c UU TPKS jo Pasal 64 KUHP, dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau kepercayaan untuk memaksa korban melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.
Tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan korban melalui tipu muslihat atau penyesatan. Atas perbuatannya, EM diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000.
Peristiwa ini diketahui terjadi dalam rentang waktu tahun 2023-2024, dengan bentuk kekerasan seksual berupa sentuhan fisik yang tidak diinginkan.
3. Dukungan dari keluarga dan lingkungan jadi penting
Kemen PPPA melalui tim layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 terus bersinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Provinsi DI Yogyakarta untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan, layanan psikologis, dan bantuan hukum yang komprehensif.
“Penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan kolaborasi erat semua pihak. UPTD PPA dan Satgas PPKS UGM memegang peranan penting dalam memastikan kebutuhan dan hak korban terpenuhi. Dukungan dari keluarga dan lingkungan juga sangat berharga bagi pemulihan mental dan emosional korban,” ucap Arifah.
