Jakarta, PUSATBERITA — Presiden Prabowo Subianto tengah menginstruksikan efisiensi anggaran negara.
Ketentuan soal efisiensi anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN. Tidak tanggung-tanggung, penghematan tembus Rp306,69 triliun.
Dua pos utama yang disasar Presiden Prabowo dalam penghematan ini adalah pemangkasan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun. Kemudian, pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Presiden Prabowo Subianto harus menghemat Rp306 triliun demi pelbagai program, di antaranya adalah makan bergizi gratis atau dikenal sebagai MBG.
Baca juga :
“Presiden (Prabowo) menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).
Pemangkasan anggaran ini pun berimbas ke nasib para pekerja di kementerian/lembaga. Misalnya di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan anggaran kementeriannya dipangkas Rp 722,73 miliar yang mencakup berbagai pos belanja termasuk honorarium pendamping desa.
Namun, Yandri tetap memastikan agar honor pendamping desa ini tetap aman alias bisa dibayarkan untuk setahun penuh. Sehingga para pendamping desa tidak perlu khawatir meski saat ini anggaran pembayaran baru mencakup 10 bulan.
Baca juga :
Pandemi Baru dan Zoonosis: Ancaman Global yang Semakin Nyata
“Pos belanja lainnya dilakukan efisiensi yang memenuhi penghematan anggaran sebesar Rp722.731.521.000 termasuk dari belanja honorarium pendamping. Jadi ini Pak Ketua, pendamping bisa digaji 10 bulan,” ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, seperti dikutip dari detikfinance.
Sementara itu, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengaku kekurangan dana Rp50 miliar untuk gaji pegawai imbas pemangkasan anggaran dalam rangka efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kementeriannya memiliki pagu awal Rp122,4 miliar. Setelah pemotongan, anggaran Kementrans tersisa Rp43,16 miliar.
“Kekurangan gaji pegawai kami sejumlah Rp50 miliar akan diusulkan ke bendahara umum negara sesuai arahan Menteri Keuangan,” ujar Iftitah pada rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
