Subsidi LPG 3 kilogram tidak pas sasaran menggapai Rp26 triliun tiap tahun. Pusat4Dnews
PUSAT4DNEWS- Menteri Tenaga serta Sumber Energi Mineral( ESDM) Bahlil Lahadalia menarangkan soal polemik distribusi Liquified Petroleum Gas( LPG) 3 kg( kilogram) yang ramai dibahas sepanjang sepekan terakhir. Bahlil menegaskan wajib mengambil kebijakan supaya pengecer dijadikan sub pangkalan sebab memandang kerugian yang besar dari gas melon yang sudah disubsidi negeri.
” Perintah Presiden Prabowo ke seluruh orang di kabinet merupakan membenarkan duit negeri satu sen juga wajib tentu hingga ke warga. Penggunaannya wajib pas sasaran hingga ke rakyat. Terlebih LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ucap Bahlil dalam pernyataannya di media dilansir Sabtu( 8/ 2/ 2025).
Bahlil menarangkan negeri sepanjang ini sudah mensubsidi 3 kebutuhan tenaga buat rakyat Indonesia, di antara lain BBM, listrik, serta LPG. Buat gas LPG sendiri, dalam satu tahun negeri mensubsidi sampai Rp87 triliun. Dikala dini berprofesi selaku menteri, dia menemukan beberapa laporan dari aparat penegak hukum serta Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) kalau program subsidi ini rentan terjalin kerugian bila tidak dicoba penyusunan distribusi serta harga yang lebih jelas.
Ia menarangkan, dengen subsidi yang diberikan oleh negeri sebesar Rp36. 000, harga gas melon per tabung itu jadi Rp12. 000. Dengan harga dini tersebut, Pertamina bawa gas melon ke agen dengan harga Rp12. 750.
Berikutnya, kata Bahlil, dari agen ke pangkalan, harga per tabung sepatutnya optimal cuma Rp15. 000. Sepanjang ini, pemerintah dapat memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan sebab memanglah terlacak oleh aplikasi, yang maksudnya telah tertata dengan baik oleh sistem.
” Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang enggak terdapat sistem, enggak terdapat aplikasi yang dapat memantau. Yang terjalin, sepatutnya rakyat optimal membeli satu tabung dengan harga Rp18. 000 hingga Rp19. 000. Tetapi kenyataan di lapangan, terdapat yang beli hingga Rp25. 000 ataupun Rp30. 000,” kata Bahlil.
Bagi ia terdapat 3 titik celah di mana oknum dapat melaksanakan cawe- cawe game gas LPG, salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau.
” Bila kita asumsikan loss- nya total terdapat 25- 30 persen dari Rp87 triliun, itu sama dengan Rp25- Rp26 triliun. Bayangkan. Inilah, dalam rangka implementasi apa yang ditunjukan oleh Presiden Prabowo, membenarkan yang dikeluarkan pemerintah wajib pas sasaran. Itu niatnya,” tambah Bahlil.
Lebih dahulu, Bahlil Lahadalia berkata pemerintah lagi merancang ketentuan supaya status para pengecer dapat diganti jadi pangkalan supaya warga dapat memperoleh harga yang cocok dikala membeli langsung di pangkalan. Dikala meneken ketentuan itu, Bahlil berkata kalau pelarangan dicoba buat menghindari game harga di tingkat pengecer.
Kebijakan tersebut setelah itu disempurnakan kembali dengan mengganti status pengecer jadi sub pangkalan. Bahlil mengumumkan kalau segala pengecer LPG 3 kilogram di Indonesia sebanyak 375. 000 hendak dinaikkan statusnya jadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan buat membenarkan distribusi LPG bersubsidi pas sasaran serta harga senantiasa terjangkau.
